Mahfud MD Sambut Usulan Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung: Antara Biaya Tinggi dan Praktik Kotor

Wacana evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan usulan untuk meninjau ulang mekanisme tersebut. Menurut Prabowo, Pilkada langsung membawa konsekuensi mahal dan kerap kali melibatkan praktik-praktik yang mencoreng integritas demokrasi. Pernyataan ini mendapat tanggapan positif dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyebut evaluasi Pilkada langsung adalah langkah yang perlu dipertimbangkan.

“Saya setuju jika Pilkada langsung dievaluasi, karena sudah ada indikasi biaya tinggi dan politik uang yang meluas,” kata Mahfud MD dalam sebuah konferensi pers, Jumat (12/12). Namun, Mahfud menegaskan bahwa evaluasi bukan berarti harus menghapus Pilkada langsung, melainkan memperbaiki mekanisme agar demokrasi di Indonesia tetap sehat dan berkeadilan.

Sejak diimplementasikan pada 2005, Pilkada langsung dipuji sebagai bentuk demokrasi yang mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Namun, di sisi lain, sistem ini membawa sejumlah tantangan serius. Biaya yang dikeluarkan kandidat untuk berkampanye sangat besar, sering kali melibatkan dana dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terselubung. Hal ini tidak hanya membuka peluang bagi korupsi, tetapi juga menciptakan ketimpangan politik.

Selain itu, praktik politik uang menjadi fenomena yang sulit dihindari. Banyak kandidat terpaksa “membeli” suara demi memastikan kemenangan. Kondisi ini tidak hanya mencederai esensi demokrasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau tidak memiliki integritas.

Prabowo Subianto dalam pernyataannya mengusulkan agar Pilkada langsung dikaji ulang, mungkin dengan mempertimbangkan kembali mekanisme Pilkada tidak langsung yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem ini lebih efisien dari segi biaya dan dapat meminimalkan praktik-praktik kotor.

Namun, gagasan ini menuai perdebatan. Banyak pihak khawatir bahwa kembali ke Pilkada tidak langsung justru akan mengurangi partisipasi publik dan membuka peluang bagi politik transaksional di kalangan elit.

Mahfud MD menanggapi hal ini dengan bijak. “Kita harus mencari jalan tengah. Jangan sampai evaluasi ini justru membuat demokrasi kita mundur. Prinsip partisipasi rakyat harus tetap dijaga,” ujarnya.

Mahfud mengusulkan beberapa langkah konkret dalam mengevaluasi Pilkada langsung. Pertama, memperketat regulasi dan pengawasan terhadap dana kampanye, termasuk memberikan sanksi berat bagi pelanggaran. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses Pilkada, mulai dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara. Ketiga, mendorong pendidikan politik untuk masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming politik uang.
“Evaluasi bukan sekadar soal mengganti sistem, tetapi bagaimana kita membangun budaya demokrasi yang sehat,” tambah Mahfud.

Wacana evaluasi Pilkada langsung ini memancing berbagai respons dari masyarakat dan pengamat politik. Sebagian mendukung langkah ini sebagai upaya memperbaiki kualitas demokrasi, sementara lainnya merasa bahwa masalah utama bukan pada sistem, melainkan pada pelaksanaannya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof. Siti Zubaidah, menyatakan bahwa evaluasi adalah momentum untuk introspeksi. “Pilkada langsung tidak sempurna, tetapi memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Solusinya adalah perbaikan, bukan penghapusan,” katanya.

Usulan evaluasi Pilkada langsung yang digaungkan Prabowo Subianto dan disambut Mahfud MD menjadi peringatan penting bagi sistem demokrasi Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk memperbaiki Pilkada langsung harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap mencerminkan semangat demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung.

Perubahan adalah hal yang tidak terhindarkan, tetapi harus dipastikan bahwa perubahan tersebut membawa perbaikan, bukan kemunduran. Di tangan para pemimpin dan rakyat Indonesia, masa depan demokrasi yang sehat dan berintegritas dapat terwujud.