Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam membongkar praktik korupsi di tubuh institusi negara. Kali ini, sorotan publik tertuju pada pemanggilan salah satu pejabat Bank Indonesia (BI) oleh lembaga antirasuah, terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah KPK ini sontak menghebohkan ruang publik, mengingat Bank Indonesia selama ini dikenal sebagai institusi independen yang dijaga ketat integritasnya. Namun pemanggilan tersebut menandai bahwa tak ada lembaga yang kebal hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.
CSR yang Seharusnya untuk Rakyat, Diduga Dikorupsi
Dana CSR sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau institusi terhadap masyarakat, biasanya digunakan untuk kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Namun, dalam kasus ini, dana CSR diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Menurut informasi yang dihimpun dari sumber internal KPK, terdapat kejanggalan dalam distribusi dana CSR yang dikelola oleh unit tertentu di Bank Indonesia. Dugaan awal menyebutkan adanya rekayasa laporan kegiatan serta penggelembungan anggaran pada proyek-proyek fiktif yang seharusnya dibiayai CSR.
Pejabat BI Dipanggil untuk Klarifikasi dan Penelusuran Aliran Dana
Pejabat yang dipanggil KPK dikabarkan memiliki peran strategis dalam proses pengelolaan program CSR di lingkungan Bank Indonesia. Meski statusnya masih sebagai saksi, pemanggilan ini menjadi langkah awal untuk menelusuri lebih dalam kemungkinan adanya kolusi antara pihak internal BI dan pihak eksternal yang menerima dana.
“Kami meminta keterangan dari pejabat BI sebagai bagian dari upaya klarifikasi atas dugaan penyimpangan dana CSR. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti,” ujar juru bicara KPK dalam keterangan resmi.
KPK juga tidak menutup kemungkinan adanya pemanggilan lanjutan terhadap pihak-pihak lain yang dianggap terlibat atau mengetahui alur penyaluran dana CSR tersebut.
Reaksi Publik dan Tuntutan Transparansi
Pemanggilan pejabat BI ini memantik reaksi luas dari masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Banyak yang mempertanyakan bagaimana lembaga sekelas Bank Indonesia bisa kecolongan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas dana CSR.
“Ini alarm keras bahwa pengelolaan CSR di institusi besar harus diaudit secara berkala. Jangan sampai program sosial justru jadi ladang korupsi terselubung,” ujar seorang akademisi ekonomi dari Universitas Indonesia.
Lembaga swadaya masyarakat juga mulai mendesak agar audit investigatif dilakukan terhadap seluruh program CSR di institusi negara, bukan hanya di BI. Transparansi dan keterbukaan data menjadi tuntutan utama dalam situasi ini.
Langkah BI dan Komitmen Integritas
Pihak Bank Indonesia hingga kini belum memberikan pernyataan resmi yang merinci kasus tersebut. Namun, perwakilan dari Divisi Humas BI menyatakan bahwa institusinya mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif terhadap KPK.
“Bank Indonesia menjunjung tinggi nilai integritas. Kami percaya bahwa proses hukum akan memberikan kejelasan terhadap isu ini,” demikian pernyataan singkat yang disampaikan kepada media.
Pemanggilan pejabat BI oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi dana CSR menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap dana publik harus diperketat, bahkan di lembaga yang selama ini dianggap steril dari skandal. Masyarakat kini menanti kelanjutan penyelidikan ini dengan harapan keadilan ditegakkan dan dana yang semestinya untuk rakyat tidak lagi diselewengkan demi kepentingan pribadi.
