Pemerintah Vietnam mengambil langkah berani dengan menghapus aturan pembatasan dua anak per keluarga, sebuah kebijakan yang telah bertahan selama beberapa dekade. Keputusan ini bukan sekadar revisi aturan, tetapi menjadi respons strategis terhadap kekhawatiran besar yang kini menghantui negara: penurunan angka kelahiran yang mengancam struktur demografi nasional.
Dari Ledakan Populasi ke Kekosongan Generasi
Pada akhir abad ke-20, Vietnam, seperti banyak negara Asia lainnya, menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Untuk mengendalikan lonjakan populasi, pemerintah saat itu menerapkan kebijakan dua anak sebagai batas ideal untuk setiap keluarga. Kebijakan ini terbukti efektif, bahkan sangat berhasil menurunkan tingkat kelahiran secara signifikan.
Namun, keberhasilan itu kini menghadirkan tantangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kelahiran terus menurun ke level yang mengkhawatirkan, jauh di bawah tingkat penggantian penduduk (replacement rate). Jika tren ini terus berlanjut, Vietnam akan menghadapi krisis populasi dengan jumlah lansia yang jauh lebih besar daripada generasi muda. Efeknya bisa sangat luas: berkurangnya tenaga kerja, meningkatnya beban jaminan sosial, dan terganggunya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kebijakan Baru, Harapan Baru
Melalui pencabutan aturan dua anak, Vietnam berharap dapat mendorong keluarga untuk memiliki lebih banyak anak tanpa tekanan sosial atau administratif. Pemerintah juga mulai merancang insentif bagi keluarga dengan tiga anak atau lebih, seperti tunjangan pendidikan, kemudahan akses layanan kesehatan, dan keringanan pajak.
Menteri Kesehatan Vietnam menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi nasional untuk menyeimbangkan struktur usia penduduk dan memastikan keberlanjutan pembangunan negara. “Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan generasi muda dan stabilitas sosial-ekonomi dalam 30 tahun ke depan,” ujarnya.
Belajar dari Negara Lain
Langkah Vietnam ini mencerminkan tren yang mulai terlihat di beberapa negara Asia lain, seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang, yang menghadapi masalah serupa. Meski mereka punya pendekatan berbeda, satu benang merah menghubungkan mereka: meningkatkan angka kelahiran menjadi tantangan terbesar abad ini bagi negara-negara dengan populasi menua.
Namun, seperti yang dialami negara-negara tersebut, mengubah pola pikir masyarakat soal jumlah anak tidak mudah. Gaya hidup modern, biaya hidup yang tinggi, hingga tekanan karier kerap membuat pasangan muda enggan memiliki anak lebih dari satu, bahkan menunda pernikahan dan kelahiran anak pertama.
Lebih dari Sekadar Regulasi
Kebijakan penghapusan batasan anak ini tentu tidak akan berdampak instan. Vietnam perlu mendukungnya dengan program komprehensif yang menjawab akar permasalahan, seperti ketersediaan tempat penitipan anak, fleksibilitas kerja bagi orang tua, serta perubahan budaya yang lebih ramah terhadap keluarga besar.
Lebih dari sekadar mencabut larangan, kebijakan ini adalah panggilan untuk membangun ekosistem yang mendukung tumbuh kembang generasi mendatang—baik secara fisik, mental, maupun ekonomi.
Investasi Jangka Panjang untuk Bangsa
Dengan mencabut kebijakan dua anak, Vietnam mengambil langkah penting dalam mengatur ulang arah demografisnya. Ini bukan sekadar reaksi terhadap statistik, tapi komitmen jangka panjang demi masa depan negara dan keberlangsungan masyarakat.
Apakah masyarakat akan menjawab panggilan ini? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti: masa depan Vietnam kini berada di tangan keluarga-keluarga muda dan keputusan berani pemerintah untuk tidak tinggal diam.
