Hakim Koreksi Kerugian Negara: Kasus Budi Said Turun dari Rp 1,1 Triliun ke Rp 35 Miliar

Dalam perkembangan terbaru kasus Budi Said, Majelis Hakim memutuskan bahwa kerugian negara dalam perkara ini jauh lebih kecil dari yang sebelumnya dilaporkan. Dari angka awal sebesar Rp 1,1 triliun, kerugian kini dikoreksi menjadi Rp 35 miliar. Keputusan ini disampaikan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada awal pekan ini.

Kasus ini bermula dari dugaan penggelapan yang melibatkan Budi Said, seorang pengusaha ternama, terkait pembelian emas dalam jumlah besar dari PT Aneka Tambang (Antam). Pada awalnya, Budi mengklaim telah mengalami kerugian sebesar Rp 1,1 triliun akibat perbedaan jumlah emas yang diterima dengan yang dijanjikan.

Namun, setelah melalui serangkaian proses hukum dan pemeriksaan mendalam, Majelis Hakim menemukan bahwa kerugian negara akibat kasus ini sebenarnya tidak sebesar yang dilaporkan. Penyesuaian ini didasarkan pada bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam putusannya, Hakim Ketua menyatakan bahwa penghitungan awal kerugian negara bersifat asumtif dan tidak didukung bukti kuat. Setelah dilakukan audit independen, jumlah kerugian yang relevan terhadap negara hanya sebesar Rp 35 miliar.

“Kami memutuskan untuk mengoreksi nilai kerugian negara setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Nilai kerugian awal yang dilaporkan tidak sesuai dengan realitas transaksi,” ujar Hakim Ketua dalam persidangan.

Keputusan ini memicu beragam reaksi dari berbagai pihak. Tim kuasa hukum Budi Said menyambut baik koreksi tersebut, menyebutnya sebagai langkah penting menuju keadilan.

“Kami menghargai keputusan ini karena akhirnya nilai kerugian yang dituduhkan kepada klien kami mencerminkan fakta sebenarnya,” kata salah satu kuasa hukum Budi Said.

Sementara itu, pihak PT Aneka Tambang (Antam) masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Mereka menegaskan bahwa perusahaan telah menjalankan seluruh prosedur penjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian nilai kerugian negara ini dapat memengaruhi jalannya proses hukum berikutnya, termasuk kemungkinan perubahan tuntutan hukum terhadap Budi Said. Selain itu, kasus ini juga menjadi sorotan publik karena melibatkan perusahaan negara dan jumlah kerugian yang signifikan.

Para pakar hukum menyebut bahwa kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya penghitungan kerugian yang akurat dalam perkara korupsi atau penggelapan. “Ketelitian dalam menghitung kerugian negara sangat krusial untuk mencegah salah penanganan kasus,” ujar seorang pakar hukum pidana.

Dengan koreksi nilai kerugian ini, banyak pihak berharap proses hukum kasus Budi Said dapat segera mencapai titik terang. Publik menantikan keadilan ditegakkan, tidak hanya bagi pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menangani sengketa keuangan besar yang melibatkan perusahaan negara. Dengan transparansi dan integritas, diharapkan kasus serupa tidak akan terulang di masa depan.